Target Subsidi Tak Akan Tercapai Tanpa Pemberantasan Korupsi Agar subsidi tepat sasaran, pengamat meminta pemerintah juga serius menangani korupsi pada birokrasi.

28 Jul

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono (File)

Berbagai reaksi negatif terhadap kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dari masyarakat dijawab oleh Presiden Yudhoyono beberapa waktu lalu. Menurut Presiden,  kebijakan  ini diambil pemerintah demi kebaikan bangsa melalui penataan anggaran negara.

Pemerintah sebenarnya juga merasa berat harus mengambil keputusan seperti kenaikan TDL dan pembatasan pengguna bahan bakar minyak  atau BBM bersubsidi, yang rencananya akan diterapkan mulai Agustus mendatang. Ditegaskan Presiden pemerintah ingin mengurangi subsidi sekaligus membenahinya agar tepat sasaran.

“Keputusan yang pahit yang diambil oleh pemerintah, oleh karena itu kedepan defisit harus tetap dalam batas yang aman,  subsidi yang menjadi komponen penting dalam APBN kita, kedepan harus benar-benar tepat sasaran dan mengingat apabila subsidi itu melebihi batas kepatutannya itu bisa mengancam keamanan dari APBN dan ekonomi kita,” jelas Presiden Yudhoyono.

Menurut pengamat sosial politik dari Universitas Indonesia, Nur Iman Subono, masalah subsidi bukan hanya persoalan ekonomi. Pemerintah harus berhasil menelusuri akar persoalan sektor ekonomi, karena sebenarnya masih ada penyalahgunaan wewenang seperti korupsi birokrasi. Ia memberi contoh akhir-akhir ini sering terjadi ledakan tabung gas bersubsidi. Hal itu menurutnya karena adanya oknum yang berwenang melakukan pengadaan tabung gas memainkan peraturan standarnya, sehingga timbul bahaya pada tabung.

“Jadi sebetulnya targetnya apapun kalau kondisinya seperti tadi yang saya sebutkan belum bisa  ditangani, ya  saya kira agak susah untuk terpenuhi itu,” ujar Nur.

Wikipedia

Sebuah pompa bensin Pertamina. Pemerintah akan mengurangi jumlah BBM bersubsidi.

Masih menurut Nur Iman Subono, pemerintah tidak bisa hanya menekankan bahwa demokrasi sudah berjalan di Indonesia, karena pada kenyataannya masyarakat bisa menilai penegasan tersebut  belum  sesuai dengan kenyataan.

“Korupsi itu makin nggak terjangkau kalau demokrasinya nggak jalan, bukan demokrasinya yang disalahkan  buat saya karena good governance nya tidak jalan, ada tranparansi makin jelas dan yang paling penting ada kontrol masyarakat,” kata Nur menambahkan.

Nur menyarankan pemerintah untuk bersikap terbuka kepada rakyatnya dan memberi kesempatan rakyat menyampaikan masukan-masukan. Karena pada dasarnya rakyatlah yang secara langsung merasakan dampak kebijakan pemerintah. Para pengambil keputusan menurutnya harus sering kedaerah-daerah agar dapat mengetahui kondisi masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Dari situ pemerintah bisa membuat target makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi serta angka kemiskinan dalam anggaran negara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: