Pendidikan Anak Masih Mahal

27 Jul

Bagi warga miskin, sekolah merupakan sesuatu yang memberatkan.

Hari Anak Nasional masih menyisakan sejumlah pekerjaan untuk pemerintah. Pemerintah dianggap belum maksimal menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak. Menurut sosiblog dari Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo, pendidikan bagi anak masih dirasakan mahal bagi sebagian masyarakat. “Pemerintah belum cukup memberikan perhatian masalah pendidikan yang wajar kepada anak-anak,” ucap Imam B Prasodjo kepada Republika, Sabtu (24/7).

Kemahalan ini terjadi karena maraknya pungutan-pungutan yang dilakukan sekolah. Misalnya, perlengkapan sekolah, mulai dari buku wajib pelajaran, lembar kerja siswa (LKS), seragam, dan sejumlah pungutan lainnya.

Menurut Imam, bagi orang tua yang tidak mampu, hal tersebut dianggap masih memberatkan. Imam mengatakan, sejumlah pungutan tersebut membuat orang tua berpikiran bahwa sekolah itu merupakan sesuatu yang sangat memberatkan.

Pengamat pendidikan UI, Hanif Saha Ghafur, mengatakan, pemerintah seharusnya tegas membantu masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak. “Bagi sebagian masyarakat miskin, ada anggapan bahwa sekolah itu tidak untuk orang miskin,” ucap Hanif, Sabtu (24/7).

Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional, Ilham Cendikia Srimarga, juga mengkritik pemerintah terkait makna sekolah gratis bagi kelompok miskin di Indonesia. “Tidak jelas mandat mengenai gratis bagi warga kelompok miskin di Indonesia,” kata Ilham.

Ilham mengatakan, makna pendidikan gratis ternyata memiliki multitafsir. Terlebih lagi, dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah terdapat perbedaan implementasi dan tidak efektif. Hal ini, menurut Ilham, disebabkan sekolah yang mendapat dana BOS hanya mengejar kepercayaan formalitas kepada pemerintah, bukan kepercayaan publik.

Hal ini diamini Arifin, salah seorang pegawai swasta yang tinggal di Jakarta. Bagi Arifin (45 tahun), persoalan pendidikan gratis yang digembar-gemborkan pemerintah ibarat angin lalu. Arifin menegaskan, meski kewajiban membayar SPP digratiskan, sekolah masih melakukan sejumlah pungutan. “Belum lagi, setiap tahun harus ganti buku. Padahal, saya berharap bisa meminjam buku bekas yang sudah digunakan,” katanya.

Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan, mengatakan, pungutan-pungutan di sekolah tidak akan terjadi bila ada komitmen kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyubsidi secara maksimal kebutuhan sekolah dari tingkat dasar hingga atas. Ironisnya, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tidak mempunyai ketegasan untuk menindak atau mengintervensi sekolah terhadap berbagai pungutan liar yang sangat menyulitkan masyarakat itu. “Pemerintah telah memberikan subsidi. Jadi, apa pun pungutan di SD dan SMP adalah pungli,” tegas Ade.

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,

Suyanto, mengungkapkan, pihaknya tidak dapat melakukan intervensi penindakan terhadap temuan-temuan pungutan di sekolah-sekolah. Sebab, pemerintah pusat telah memberikan otonomi ke dinas pendidikan di daerah.

Hal yang senada diungkapkan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal. Menurut dia, dinas pendidikan di kabupaten atau kota yang berwenang mem-berikari sanksi kepada sekolah. Oleh karena itu, Fasli mengatakan, peran badan pengawas daerah, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pengawas sekolah, untuk mengantisipasi praktik pungutan di sekolah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: